PUPR Lombok Barat Diduga Bermain Dengan Perusahaan Pembangun Rumah Subsidi

Lombok Barat NTB - Adanya beberapa bangunan perumahan subsidi yang menyalahi aturan, pengamat kebijakan publik Khairy Juanda angkat bicara.

Saat diwawancarai wartawan khairy mengatakan bahwa ketidak tegasan PUPR lombok barat dalam mengambil keputusan saat adanya pelanggaran diduga adanya permainan antara pihak PUPR lombok barat dengan pengusaha yang memiliki bangunan melanggar aturan.

Baca juga: Dr. Pratama Persadha: Mewujudkan Superapps Perlu Perhatian Khusus Terhadap Sisi Keamanan Sibernya

"Jika ada yang bermain, otomatis mereka (PUPR Lombok Barat) tidak berani tegas karena bisa jadi senjata makan tuan, " ujarnya, Rabu (02/03/2022).

Tak hanya itu, Khairy juga menjelaskan, seharusnya pihak PUPR Lombok barat jika melihat ada pelanggaran bisa memerintahkan penghentian atau pembongkaran proyek tersebut.

Baca juga: Menteri Perhubungan RI dan Menteri BUMN RI Resmikan Peningkatan Eleksibilitas dan Penataan Stasiun Pondok Ranji

Lebih lagi, Khairy yang merupakan lulusan Universitas Brawijaya itu juga menduga adanya uang pelicin, dan itu bisa untuk mempercepat dan mempermudah semua proses.

"Hampir semua kontraktor dan developer bermain dengan uang pelicin untuk mempercepat dan mempermudah semua prosesnya, " tutup Khairy.(Adbravo)

Baca juga: Kantor Baru BAZNAS NTB dan Rumah Singgah Diresmikan